Peluangnews, Jakarta – Ribuan orang dari lima Organisasi Profesi (OP) kesehatan kembali mengadakan aksi damai menuntut penundaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Aksi damai dilakukan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
Aksi damai ini dilakukan 5 OP kesehatan yakni dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan sejumlah mahasiswa.
“Kita tetap menuntut pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dihentikan. Pada aksi sebelumnya dari Kemenkes mengatakan tunggu 1-2 hari tapi sampai saat ini masih berlanjut oleh karena itu kita turun kembali,” kata Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (5/6).
Harif menilai tidak ada urgensi dari pembentukan RUU Kesehatan dan justru mencabut 9 undang-undang yang sangat penting bagi sektor kesehatan. Selain itu, ia mengaku OP kesehatan belum mendapatkan informasi terkait substansi pembentukan RUU Omnibus tersebut.
“Sampai hari saja kita belum mendapatkan informasi terkait dengan substansi yang dibahas yang menampung aspirasi. Oleh karena itu kita sangat khawatir bahwa RUU Kesehatan jalan terus tanpa mengakomodir yang kami harapkan,” ujarnya.
Pantauan lapangan, sepanjang jalan depan Gedung DPR RI /MPR RI ditutup, kendaraan roda dua dan roda empat dialihkan fly over Gatot Soebroto ke Jalan Pemuda. Aksi damai di depan DPR sebelumnya dilakukan pada 28 November 2022 namun dengan massa yang tidak banyak dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas
Terkait ini Polisi mengerahkan sebanyak 2.432 personel gabungan dalam pengamanan aksi demonstrasi Tolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin merinci ribuan personel gabungan tersebut meliputi unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Seluruhnya hari ini total 2.432 personel yang diturunkan,” kata Kombes Komarudin (5/6).
Komarudin juga menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari titik aksi tersebut.
“Jadi masyarakat diimbau menghindari jalur tersebut. Kemudian untuk para pengunjuk rasa silakan sampaikan pendapat secara tertib dan kami dari kepolisian siap memberikan pengawalan dan pelayanan jalannya aksi atau aktivitas masyarakat,” katanya. (Ajie)
