PeluangNews, Jakarta – Pemerintah masih mengkaji kebijakan insentif di sektor otomotif pada 2026. Hal ini lantaran dukungan fiskal yang besar telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selama dua tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif mencapai Rp7 triliun.
Sementara, kinerja investasi industri kendaraan bermotor, terutama kendaraan listrik, menunjukkan tren yang terus membaik.
“Otomotif silakan direview. Arahan sekarang adalah investasi di sektor otomotif terutama EV sudah meningkat,” ujar Airlangga di Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, dikutip Kamis (15/1/2026).
Dia mengatakan masuknya sejumlah produsen kendaraan listrik global memperkuat alasan perlunya evaluasi kebijakan.
Beberapa merek seperti VinFast dan BYD mulai berinvestasi di Indonesia, mengikuti langkah Hyundai yang lebih dulu menanamkan modal.
Dengan kondisi tersebut, kata Airlangga, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, melainkan benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional.
“Sehingga ke depannya ini akan didorong untuk (pengembangan) mobil nasional,” tambah dia.
Terkait usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, Airlangga menuturkan pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar.
Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah (LCGC) hingga kendaraan listrik dan teknologi hibrida.
Beberapa merek seperti VinFast dan BYD mulai berinvestasi di Indonesia, mengikuti langkah Hyundai yang lebih dulu menanamkan modal.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, melainkan benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional.
“Sehingga ke depannya ini akan didorong untuk (pengembangan) mobil nasional,” ujarnya.
Terkait usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, Airlangga mengatakan pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar.
Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah (LCGC) hingga kendaraan listrik dan teknologi hibrida.
“Karena yang lebih substantial kan berarti harus mulai dari evaluasi dari LCGC sampai kepada EV, Plug-in hybrid, hybrid. Jadi sifatnya lebih menyeluruh,” ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. []
