Idul Fitri 1441 Hijriyah yang baru saja lewat merupakan hari tersibuk bagi Ahmad Zabadi. Pesan lewat WhattsApp nya berseliweran. Sebagian besar memang ucapan idul fitri, tapi pesan lainnya adalah permohonan klarifikasi dari para pegiat koperasi yang merasa usahanya dirugikan. “Kami sedang koordinasi dengan OJK, nanti akan kami luruskan jika ada yang menyimpang,” ujarnya.
Sejak diangkat menjadi Deputi Pengawasan Kemenkop & UKM Mei lalu, Zabadi langsung tancap gas. Pasalnya, urusan perkoperasian memang sedang ribet. Belum selesai dengan kasus gagal bayar KSP Hanson, disusul pula oleh KSP Indosurya.
Dan dua hari jelang idul Fitri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menebar list penutupan 50 koperasi yang ditengarai melakukan bisnis online. Dan semua keruwetan itu menjadi tugas dan pekerjaan Zabadi yang memang bertugas membenahi legalitas dan kesehatan bisnis koperasi.
Belajar dari banyaknya kasus koperasi bodong yang bikin resah masyarakat, Zabadi bertekad untuk menegakkan aturan koperasi yang benar. “Calon anggota koperasi itu batasnya hanya tiga bulan, setelah itu harus diputus apakah diterima jadi anggota atau ditolak. Jangan seumur hidup jadi calon anggota lah,” tukas Zabadi yang agak kesal dengan masih banyaknya koperasi terutama KSP yang masih menggantung keberadaan calon anggota.
Menyoal tuntutan koperasi yang dirugikan OJK itu, mantan Dirut LLP-KUKM, Smesco, ini sudah bisa menarik napas lega karena ketegangan sudah mulai menurun ketika OJK meralat rilis yang meresahkan itu. Menurutnya, KSP nakal memang harus diganjar dengan sanksi hukum, namun masyarakat juga harus mafhum bahwa masih sangat banyak KSP lainnya yang baik, hanya saja masih memiliki kelemahan.
“ Seyogyanya kita dorong koperasi tersebut memperbaiki kualitas manajerial. Karena bagaimanapun, fakta keberadaan koperasi memberikan manfaat dan dukungan, khusus untuk akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, dengan cara mudah dan cepat,” tandasnya. (Irm)
