PeluangNews, Jakarta – Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berbuntut panjang.
Kementerian Kehutanan selain akan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan, juga berjanji melakukan investigasi tuntas keberadaan kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir bandang melanda wilayah Sumatra.
Sebanyak 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektare akan dicabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)-nya. Namun, pencabutan tersebut setelah dirinya mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektare,” kata
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dia mengatakan 20 perusahaan tersebut tersebar di seluruh Indonesia. “Termasuk di tiga provinsi terdampak (banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra),” ujar Menhut.
Hanya, Raja Juli enggan membuka nama perusahaan dalam forum tersebut. Dia akan menyampaikan kepada publik usai menerima arahan dari Prabowo.
“Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,” ucap Raja Antoni.
Pada kesempatan ini, Menhut Raja Juli berjanji akan mengusut tuntas keberadaan kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir bandang melanda wilayah Sumatra.
“Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir,” kata dia.
Dia mengungkapkan beberapa hal yang telah Kementerian Kehutanan lakukan terkait banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, dan Sumatra Utara, Sumatra Barat.
Pertama, menindaklanjuti nota kesepakatan (MoU) Kementerian Kehutanan dan Polri yakni membentuk tim kerja sama untuk menginvestigasi asal usul kayu gelondongan tersebut.
“Jadi, nanti MoU kami dengan Polri akan diintegrasikan dengan PKH untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” kata dia
“Kami berharap segera dapat menyelesaikan bila ditemukan ada unsur pidana, maka kami tindak lanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” ujar Menhut.
Kedua, Kemenhut mengaku telah menyusuri sungai dengan drone untuk memantau jalur Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilewati oleh kayu gelondongan tersebut.
“Kalau dilihat gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, kemungkinan kayu berasal, ini juga jadi data pendukung awal untuk kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut,” ujarnya.
Ketiga, Kemenhut tengah menggunakan aplikasi Android bernama alat identifikasi kayu otomatis (AIKO).
“Sebagai alat investigasi dan pendekatan mengetahui jenis kayu, penampakan fisik kayu, dan tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu. Sehingga terlihat apakah ini ditebas, atau didorong pakai buldoser dan sebagainya,” ucap Raja Juli.
Per 3 Desember 2025, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bertambah menjadi 770 orang. []
