SAYA masygul ketika Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), menyebut ada tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki utang terbesar kepada negara. Tujuh kementerian/lembaga yang dimaksud adalah:
1. Kementerian Keuangan dengan piutang Rp199,4 miliar dari 5.923 debitur.
2. Eks BPPN/PT PPA, dengan piutang Rp196,9 miliar dari 5.444 debitur.
3. Kementerian Kesehatan, termasuk piutang dari rumah sakit senilai Rp161,9 miliar
dari 11.906 debitur.
4. Kementerian Hukum dan HAM, sebesar Rp112,8 miliar dari 4.616 debitur.
5. Kementerian Riset dan Teknologi senilai Rp10,9 miliar dari 1.173 debitur.
6. Kementerian Kominfo Rp40,6 miliar dari 1.166 debitur.
7. Kementerian Kehutanan Rp122,2 miliar dari 1.148 debitur.
Pada sisi lain, memang ada program Keringanan utang ini diberikan kepada perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar; perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta; dan perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar.
Kok separah ini sih amburadulisme tata kelola keuangan negara kita sepanjang 76 tahun usia Republik?
Tandy Aan
Palangkaraya, Kalimantan Tengah
