PeluangNews, Jakarta-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tancap gas memperkuat ekosistem industri halal nasional. Sepanjang 2025, sebanyak 232 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kalimantan Selatan difasilitasi sertifikasi halal sebagai langkah strategis untuk mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus memberi kepastian kehalalan bagi konsumen.
Program ini dijalankan melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru yang aktif menjadi garda terdepan pelayanan industri di daerah. Sertifikasi halal dinilai bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan instrumen penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, sertifikat halal kini menjadi nilai tambah yang menentukan posisi produk di pasar.“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing industri nasional. Sertifikat halal bukan hanya kewajiban, tapi juga meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/1).
Fasilitasi sertifikasi halal tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Banjarbaru yang telah terakreditasi sebagai LPH Utama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan status tersebut, BSPJI Banjarbaru memiliki kewenangan nasional hingga internasional, khususnya untuk pemeriksaan halal produk makanan dan minuman.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menekankan bahwa penguatan industri halal harus dibarengi penerapan standar dan sistem mutu yang berkelanjutan.“Kami tidak hanya mendorong industri memperoleh sertifikat halal, tetapi juga memastikan prinsip jaminan produk halal diterapkan secara konsisten. Ini sejalan dengan peningkatan mutu melalui penerapan SNI dan sistem manajemen berbasis standar internasional,” jelas Emmy.
Keberhasilan fasilitasi sertifikasi halal di Kalimantan Selatan juga ditopang kolaborasi lintas lembaga. Kemenperin menggandeng Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PIH), BAZNAS, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta dukungan CSR PT Borneo Indobara untuk memperluas jangkauan layanan bagi IKM.
Kepala BSPJI Banjarbaru Oktaviyanto Jimat Wibowo menyebut proses sertifikasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelatihan pemahaman Jaminan Produk Halal, pendampingan penyusunan dokumen, hingga audit kehalalan oleh auditor yang kompeten.“Kami memastikan IKM mendapatkan pendampingan lengkap agar mampu menerapkan prinsip kehalalan secara berkelanjutan dalam proses produksinya. Sebagai LPH Utama, kami siap melayani berbagai jenis produk dan jasa,” ujar Jimat.
Dengan kapasitas sebagai LPH Utama, BSPJI Banjarbaru memiliki ruang lingkup layanan yang luas, mencakup makanan dan minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, produk kimia dan biologi, hingga berbagai jasa terkait. Hal ini memperkuat peran Banjarbaru sebagai pusat layanan sertifikasi halal terintegrasi di Kalimantan Selatan.
Kemenperin menegaskan, program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menjadi kunci agar IKM bisa naik kelas serta masuk dalam rantai pasok industri nasional dan global.
Ke depan, Kemenperin akan terus memperkuat peran balai-balai industri sebagai pusat layanan strategis di daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkokoh ekosistem industri halal nasional sekaligus mendorong Indonesia menuju posisi sebagai pusat industri halal dunia.
