JAKARTA—Mulai tahun depan tidak sembarangan orang bisa menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Pasalnya Kementerian Koperasi dan UKM akan menerapkan aturan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk mereka yang duduk di jajaran pengurus dan pengawas.
Deputi Bidang Kepengawasan Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan pengurus dan pengawas tidak boleh masuk daftar pesona non grata di perbankan dan tidak masuk daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Aturan ini untuk mencegah jangan sampai mereka yang melakukan pelanggaran di perbankan migrasi ke koperasi,” ujar Zabadi kepada Peluang, di Jakarta, Senin (1/2/21).
Menurut Zabadi jika pengurus dan pengawas yang terpilih ternyata terindikasi bermasalah, maka Kemenkop dan UKM bisa meminta koperasi yang bersangkutan mengadakan pemilihan ulang. Dia berharap anggota terlebih dahulu mempelajari rekam jejak mereka yang akan menjadi pengurus dan pengawas.
“Kami sudah bekerja sama dengan OJK untuk menyiapkan aturan yang akan berlaku pada 2022 mendatang,” pungkas Zabadi.
Sebagai catatan beberapa waktu lalu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM ) menerbitkan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengawasi koperasi yang bermasalah. Sejumlah koperasi yang bermasalah turut mempengaruhi citra koperasi secara keseluruhan di mata masyarakat.
Dalam regulasi tersebut berisi tentang perubahan sistem pengawasan yang tertuang dalam aturan baru tersebut. Permenkop ini memastikan empat hal yaitu pertama, implementasi tujuh prinsip koperasi. Kedua, kepatuhan koperasi kepada peraturan (compliance based).
Ketiga, kehati-hatian penyelenggaraan keuangan termasuk AML/CFT (prudention & risk based). Keempat, pengelompokkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Kalau di perbankan dikenal dengan istilah Bank dalam kelompok Buku 1, 2, 3 dan 4 (Van).
