JAKARTA—-Pemerintah memberikan kado tahun baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pada 2020 mendatang plafon untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinaikan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun. Kenaikan itu menyusul penurunan suku bunga enam persen.
Keputusan ini diumukan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/12/19) saat membuka rapat terbatas terkait pelaksanaan program KUR 2020. Jokowi meminta agar anggaran yang sudah ditingkatkan itu tepat sasaran.
“Saya mengingatkan agar plafon KUR yang sudah lebih besar berdampak signifikan kepada ekonomi, masuk ke sektor produktif,” ucap Jokowi.
Lanjut Jokowi selama ini porsi anggaran KUR lebih banyak disalurkan pada sektor perdagangan. Pada 2020 mendatang KUR menyasar pada sektor pertanian, perikanan dan usaha-usaha produktif lainnya.
“Plafon KUR baru tersalurkan sebesar 30 persen di sektor pertanian. Sedangkan di sektor industri pengolahan mikro kecil dan menengah, plafon KUR baru tersalurkan sebesar 40 persen,” papar Jokowi.
Jokowi juga mengungkapkan serapan anggaran KUR untuk sektor perikanan dan pariwisata disebutnya masih rendah. Untuk itu perlu kajian skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor serta masa tenggang yang dapat menyesuaikan waktu produksi.
“Kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya,”
Jokowi juga menyinggung kinerja sektor perbankan, khususnya bank-bank BUMN terkait penyaluran KUR di sektor produktif. Dia mendapatkan laporan, bank-bank BUMN tersebut masih meminta syarat jaminan dari penerima KUR. Padahal perbankan harus membeirkan pendampingan bagi pelaku UMKM agar bisa naik kelas.
“Kami mendapatkan laporan adanya perbankan pelaksana KUR yang hanya memindahkan kredit komersial ke KUR. Praktik-praktik tersebut tak boleh dilakukan sehingga KUR benar-benar disalurkan pada sektor produktif,” pungkas Jokowi.
