PeluangNews, Jakarta – Upaya memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong melalui kolaborasi lintas lembaga guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim, yang mewakili Menteri UMKM, menyampaikan apresiasi kepada ADKASI atas komitmen dan dukungannya dalam memperkuat pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADKASI di Jakarta, Senin (15/12).
“Mewakili Menteri UMKM, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ADKASI atas komitmennya untuk bersama-sama membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Arif.
Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM dan ADKASI menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang bertujuan memperkuat dukungan kelembagaan dan kebijakan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah.
“Semoga nota kesepahaman ini menjadi langkah awal dari kerja sama yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Arif juga mengajak seluruh anggota ADKASI untuk bergerak bersama memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi bangsa. Ia meyakini dukungan DPRD kabupaten akan mendorong lahirnya kebijakan UMKM yang lebih progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika zaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan persaingan global.
“Saya yakin, dengan dukungan ADKASI, kita dapat menghadirkan kebijakan UMKM yang lebih berpihak kepada pengusaha UMKM dan relevan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arif menegaskan kerja sama ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
“Peran DPRD kabupaten sangat strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya pengusaha UMKM,” katanya.
Saat ini, UMKM mendominasi skala usaha di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta pemerataan ekonomi. Namun demikian, Arif mengakui tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM juga tidak ringan.
“Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Arif menilai kolaborasi dengan ADKASI menjadi sangat strategis, mengingat pengusaha UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
