PeluangNews, Sepaku, Kaltim — PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berhasil mendapatkan kontrak pembangunan Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1C di Ibu Kota Nusantara.
Pembangunan embung ini menjadi bagian dari penerapan konsep Zero Delta Q atau Sponge City di IKN. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan, menyerap, dan mengendalikan aliran air permukaan guna mengurangi risiko limpasan serta menjaga keseimbangan hidrologis kawasan.
Selain berfungsi untuk pengendalian banjir, embung juga dirancang sebagai elemen penting lanskap kota. Fasilitas ini akan mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjadi ruang sosial dan rekreasi publik, serta berperan sebagai cadangan air baku sekunder untuk penyiraman taman, pemadaman kebakaran, dan penurun suhu udara.
ADHI menyatakan komitmennya untuk menghadirkan infrastruktur publik yang berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra konstruksi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara.
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh General Manager Infrastruktur II ADHI, Sudiyat Miko, bersama Pejabat Pembuat Komitmen Otorita IKN, Iryans Muhyono dan Sigit Marwanto. Acara tersebut disaksikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, baru-baru ini.
“Perolehan kontrak ini membuktikan kapabilitas ADHI sebagai kontraktor nasional yang memiliki kapabilitas dalam membangun infrastruktur publik berbasis keberlanjutan lingkungan,” ujar Corporate Secretary ADHI Karya Rozi Sparta melalui siaran pers yang dirilis akhir pekan ini.
Selain dengan Adhi Karya, Otorita IKN juga telah menandatangani kontrak kerja sama pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C serta kolam retensi bersama sejumlah penyedia jasa lain, yaitu PT Bumi Karsa, dan PT Nindya Karya.
Pembangunan embung dan kolam retensi ini memiliki fungsi strategis dalam menopang konsep Zero Delta Q atau Sponge City yang diusung Nusantara. Selain sebagai konservasi, keberadaan badan-badan air ini juga memberikan nilai tambah terhadap estetika dan kualitas ruang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan cadangan air baku sekunder.
