PeluangNews, Jakarta – Setidaknya 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang terancam turun signifikan.
Perkiraan dampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia itu sebagai akibat dari kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, proyeksi tersebut berdasarkan cara perhitungan International Monetary Fund (IMF). Setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% akan berdampak pada penurunan permintaan sebesar 0,8%.
“Dari perhitungan kami, penurunan ekspor ke AS diperkirakan mencapai 20%-24% per item barang. Akibatnya, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi terkena PHK,” kata Nailul kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025).
Dia mengungkapkan, salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia memperkirakan sekitar 191.000 tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan.
Ancaman tersebut tidak hanya menyasar sektor formal. Sektor informal seperti petani yang menjadi pemasok bahan baku untuk industri makanan dan minuman juga diprediksi akan terdampak.
Selain itu, lanjut Nailul, sektor kimia dasar dan industri minyak nabati, seperti Crude Palm Oil (CPO), termasuk yang berpotensi terkena imbas. Untuk sektor CPO sendiri, diperkirakan sekitar 28.000 tenaga kerja dapat terdampak PHK.
Kebijakan tarif impor Donald Trump membuat harga barang Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga permintaan menurun secara signifikan. Apalagi, Indonesia belum memiliki kesiapan untuk segera mengalihkan tujuan ekspor ke negara lain.
“Ketika permintaan menurun, produksi ikut ditekan. Perusahaan kemudian melakukan rasionalisasi produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” ujar dia.
Nailul mengutarakan bahwa dampak dari kebijakan tarif ini tidak hanya berhenti pada penurunan produksi, tetapi juga merambat pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Kondisi tersebut harus diwaspadai karena bisa menimbulkan efek domino yang luas terhadap perekonomian nasional. Terlebih, pemerintah Indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan TKDN dan syarat pertimbangan teknis impor.
Hal ini dapat memicu penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat industri manufaktur yang makin lesu. Direktur Celios itu menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun ke angka 4,3% – 4,1% jika tidak ada perlindungan industri. []
