PeluangNews, Agam – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), mencatat sebanyak 1.406 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam, Endrimelson, mengatakan ribuan UMKM terdampak itu tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Palembayan, Palupuh, Matur, Malalak, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, serta beberapa wilayah lainnya.
“Total ada 1.406 UMKM yang terdampak,” ujar Endrimelson dilansir dari LKBN Antara, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, nilai kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp220 miliar. Kerusakan dialami pelaku UMKM karena lokasi usaha mereka terdampak banjir bandang, tanah longsor, banjir, serta bencana hidrometeorologi lainnya.
UMKM yang terdampak mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, hingga usaha mikro lainnya. Pendataan dilakukan beberapa hari setelah bencana terjadi dan masih akan diverifikasi kembali untuk memastikan keakuratan data.
“Pendataan awal sudah kita lakukan dan akan dilakukan verifikasi ulang,” katanya.
Endrimelson menambahkan, seluruh data tersebut sedang dimasukkan sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Agam.
Menurutnya, data yang akurat dan terkini sangat krusial untuk perencanaan serta pelaksanaan program pemulihan pascabencana agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Data yang valid sangat membantu dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Pendataan yang diupayakan mencakup aspek sosial ekonomi, seperti hilangnya mata pencaharian, potensi pendapatan yang terdampak, klasifikasi usaha mikro dan kecil, hingga akses terhadap bantuan keuangan ke depan, termasuk bantuan langsung tunai.
Proses pengumpulan data ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Hamdi, menyampaikan bahwa data yang dihimpun diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disusun secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya komitmen serta kecepatan seluruh OPD dalam melengkapi data yang dibutuhkan, agar penyusunan dokumen R3P dapat dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Data yang dimasukkan meliputi identitas pelaku UMKM terdampak beserta alamat, tingkat kerusakan, luasan fisik bangunan usaha, nilai per meter, perkiraan nilai kerusakan dan kerugian, hingga asumsi kerusakan yang terjadi.
Luasan fisik bangunan dihitung berdasarkan rata-rata Kabupaten Agam dengan mengacu pada nilai di bawah Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk bangunan gedung negara kategori sederhana.
Dalam bencana tersebut, banyak pelaku usaha kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya tempat usaha, hancurnya peralatan dan sarana produksi, serta hilangnya bahan baku yang terseret banjir.
“Saya berharap seluruh kewajiban administrasi kebencanaan dapat segera dituntaskan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa segera dilaksanakan demi pemulihan UMKM dan pembangunan daerah,” kata Hamdi. (Aji)
Baca Juga: Hujan Tak Merata, BMKG Peringatkan Banjir hingga Longsor di Sejumlah Wilayah
