PeluangNews, Jakarta – Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas telah menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan penguatan struktur ekonomi kerakyatan. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) hadir sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Saat ini, laju program strategis Kopdes/Kel Merah Putih telah memasuki tahap krusial, yakni penetapan skema dan mekanisme pembiayaan operasionalnya secara nasional. Proses ini menjadi kunci untuk mengakselerasi pelaksanaan koperasi di berbagai daerah, serta memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan efektif dan terukur.
Sejauh ini, telah disiapkan empat regulasi penting yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan Kopdes Merah Putih ke depan. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua, PMK Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Payung hukum semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 mengenai Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes Merah Putih. Ditambah lagi dengan dukungan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Walikota dalam Pendanaan Koperasi.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa seluruh kesiapan hukum dan teknis telah terpenuhi. “Kita sudah siap, tinggal cek tanah untuk lokasi pembangunan gudang dan gerai-gerainya. Setelah itu, Kopdes Merah Putih langsung jalan,” ujar Menkop Ferry usai Rapat Koordinasi Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9).
Langkah awal akan dimulai dari pembentukan dan pendanaan untuk 1.000 Kopdes Merah Putih, yang kemudian akan dilanjutkan dengan 20 ribu Kopdes berikutnya secara bertahap. Pendanaan dari bank Himbara telah siap dengan plafon sebesar Rp3 miliar per koperasi, dan seluruh kerangka aturannya telah dinyatakan tidak bermasalah.
“Ke-1.000 koperasi tersebut sudah mengajukan proposal dan tinggal menunggu proses pencairan,” jelas Menkop.
Menkop Ferry juga menjelaskan bahwa sebelumnya ada hambatan administratif berupa kewajiban musyawarah desa khusus (musdesus). Namun, kini dengan terbitnya aturan baru dari Kemendes, musdesus bisa dilakukan secara serempak. Bahkan, persetujuan dari kepala daerah pun kini tidak lagi menjadi syarat wajib. “Menkeu dan Danantara sudah oke,” tegas Ferry.
Pembangunan gudang dan gerai menjadi elemen vital karena akan berfungsi sebagai offtaker serta pusat distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat. Pinjaman yang diberikan tidak hanya untuk modal kerja, tetapi juga mencakup investasi fisik seperti gudang dan gerai.
“Kita akan perkuat sosialisasi ke daerah-daerah agar juga mengajukan proposal untuk investasinya,” tambahnya.
Selain dukungan pembiayaan, bank Himbara juga akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi para pengurus Kopdes Merah Putih. Program pelatihan ini akan dilakukan bersama Kemenkop dan Satgas agar pengelolaan koperasi benar-benar profesional dan berkelanjutan.
Yang tidak kalah penting, menurut Menkop, adalah mengubah cara pandang masyarakat desa. “Dengan adanya Kopdeskel ini, mereka tidak lagi menjadi objek atau penerima manfaat, melainkan menjadi subjek, menjadi pengusaha di desanya masing-masing,” ungkap Ferry.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sudah ada 20 ribu Kopdes Merah Putih yang datanya lengkap dan siap diluncurkan. Pendanaan telah tersedia, begitu pula regulasi dan dukungan lintas kementerian. Peluncuran perdana 1.000 koperasi dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
“Untuk mensukseskan program Kopdes Merah Putih ini, sudah menjadi tanggung jawab semua kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari DPR RI, bukan hanya Kemenkop,” ujar Menko Pangan.
